Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di kabarkan berencana menambah jumlah kementerian menjadi 40. Wacana ini menuai beragam tanggapan dari publik maupun elite politik.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tengah merancang kementerian khusus untuk mengurus program makan siang gratis. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan setuju dengan rencana tersebut.
“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah,” kata Habiburokhman di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Ia berpendapat, semakin banyak kementerian akan semakin baik bagi pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan membentuk kabinet berada di tangan Prabowo selaku presiden terpilih.
Tanggapan kontra datang dari beberapa pihak. Mereka menilai penambahan jumlah kementerian akan membebani APBN dan berpotensi tumpang tindih tugas.
Wacana pembentukan 40 kementerian ini menjadi perhatian publik karena di nilai sangat besar dan belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Prabowo terkait rencana tersebut.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkan kabar yang belum pasti kebenarannya
Wacana Penambahan Kementerian di Era Prabowo-Gibran Picu Pro Kontra
Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian di pemerintahannya mendapat tanggapan beragam.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay membenarkan bahwa nama Yandri Susanto menguat sebagai calon menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran. Yandri disebut memiliki pengalaman politik yang mumpuni dan pernah memimpin sejumlah fraksi dan komisi di DPR.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan sepakat dengan wacana tersebut. Ia menilai Indonesia sebagai negara besar membutuhkan banyak orang untuk membangun. Namun, ia juga menegaskan bahwa masukan masyarakat akan tetap di pertimbangkan.
Baca Juga : https://starwars-holocron.net/ganjar-deklarasikan-tidak-gabung-pemerintah-prabowo-gibran/
Sebaliknya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai jumlah kementerian/lembaga saat ini sudah ideal. Ia menyebut jumlah 34 kementerian cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan penambahan kementerian kepada pemerintahan selanjutnya. Menurut Jokowi, masyarakat berhak memberikan masukan terkait rencana tersebut.
Wacana ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa penambahan kementerian di perlukan untuk menampung berbagai kepentingan politik. Namun, ada pula yang mengkhawatirkan hal tersebut akan membuat pemerintahan menjadi gemuk dan tidak efisien.
Pemerintah terpilih di minta untuk mempertimbangkan dengan matang rencana penambahan kementerian. Selain perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, masukan dari masyarakat juga harus menjadi perhatian utama